Ngawi, 14 Januari 2025. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jombang melaksanakan kegiatan studi banding ke Bakesbangpol Kabupaten Ngawi pada 14 Januari 2025. Studi banding ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan program tahun 2025–2026 serta memperluas wawasan dalam bidang kewaspadaan nasional, pengelolaan organisasi masyarakat, dan pendidikan politik. Tim yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris Bakesbangpol Jombang, Ashari, S.KM, M.KP, ini terdiri dari pejabat dan analis yang memiliki peran strategis dalam berbagai bidang.

Kegiatan tersebut menghasilkan sejumlah poin penting. Dalam aspek perencanaan anggaran, Bakesbangpol Jombang mendapatkan wawasan baru tentang pendekatan berbasis kinerja untuk menetapkan prioritas program strategis serta potensi efisiensi melalui penggunaan teknologi dalam pelaporan dan pengawasan. Dalam bidang kewaspadaan nasional, mereka mempelajari strategi deteksi dini konflik sosial dengan melibatkan masyarakat lokal, praktik mediasi berbasis komunitas, dan pemanfaatan data spasial untuk memetakan area rawan konflik.

Dalam hal pengelolaan organisasi masyarakat, Bakesbangpol Jombang mendiskusikan regulasi pembinaan yang lebih fleksibel dan adaptif serta meningkatkan sinergi antara pemerintah dan ormas melalui program kolaboratif. Pada aspek pendidikan politik, pendekatan inovatif seperti penggunaan media digital untuk menjangkau generasi muda (Gen Z) dan solusi untuk mengatasi tantangan pendidikan politik di masyarakat pedesaan menjadi fokus utama. Selain itu, kunjungan ini juga memperkuat kolaborasi lintas wilayah antara Bakesbangpol Jombang dan Ngawi, dengan rencana bersama untuk mengadakan pelatihan kewaspadaan nasional dan pengelolaan konflik berbasis data.

Hasil studi banding ini akan diimplementasikan dalam program kerja Bakesbangpol Jombang, dengan harapan dapat mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berdaya saing. Kegiatan ini sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi antardaerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.